Kendaraan

DPRK Boven Digoel Usulkan Pengadaan Kendaraan Sungai untuk Guru, Dorong Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil Papua

DPRK Boven Digoel Usulkan Pengadaan Kendaraan Sungai untuk Guru, Dorong Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil Papua
DPRK Boven Digoel Usulkan Pengadaan Kendaraan Sungai untuk Guru, Dorong Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil Papua

JAKARTA — Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas tenaga pendidik ke wilayah-wilayah terpencil, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel mengusulkan pengadaan dua unit kendaraan sungai sebagai sarana transportasi bagi para guru. Usulan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat antara DPRK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel.

Wakil Ketua I DPRK Boven Digoel, Oral Brunel Leleng, menyampaikan bahwa usulan ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para guru yang mengalami kesulitan menjangkau tempat tugas akibat keterbatasan akses transportasi dan tingginya biaya perjalanan.

“Banyak guru mengaku kesulitan ke tempat tugas karena biaya transportasi sangat mahal. Wilayah kita sangat tergantung pada transportasi sungai,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Sebagaimana diketahui, Boven Digoel merupakan wilayah dengan geografis yang didominasi oleh hutan dan sungai, sehingga menjadikan transportasi sungai sebagai moda utama mobilitas masyarakat, termasuk guru. Hal ini terutama berlaku di daerah Digoel Atas dan Digoel Bawah yang secara administratif sulit dijangkau melalui jalur darat.

Menurut Leleng, penyediaan kendaraan sungai yang diperuntukkan khusus bagi tenaga pendidik bukan sekadar kemudahan, melainkan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan kelangsungan proses belajar mengajar di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kendaraan ini harus dikontrol dinas, supaya bisa dimanfaatkan secara adil dan teratur. Guru cukup lapor kalau ingin ke tempat tugas atau ke kota,” lanjutnya, menegaskan pentingnya tata kelola yang efisien dan transparan oleh Dinas Pendidikan.

Harapan Penganggaran di APBD Perubahan

Usulan ini juga diharapkan dapat segera masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 maupun dalam alokasi anggaran tahun anggaran berikutnya.

Leleng menekankan bahwa pengadaan kendaraan ini bukanlah pengeluaran mewah, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang sangat diperlukan untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan, terutama di kawasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

“Ini bukan soal kemewahan, tapi soal kebutuhan mendesak. Karena pendidikan tidak boleh terhambat hanya karena guru sulit menjangkau sekolah,” tegasnya.

Solusi Atasi Kendala Transportasi Guru

Selama ini, keterbatasan transportasi sering kali menjadi kendala utama dalam pemerataan layanan pendidikan di Papua. Banyak guru yang terpaksa absen atau bahkan mengundurkan diri karena tidak sanggup menanggung ongkos perjalanan yang tinggi, terutama ke daerah-daerah pedalaman.

Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kehadiran tenaga pengajar dan ketidakteraturan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Akibatnya, mutu pendidikan di wilayah terpencil Papua terus tertinggal dari daerah lainnya.

Usulan kendaraan sungai operasional dinilai sebagai solusi konkret yang bisa menjawab tantangan ini. Dengan sistem transportasi yang terjangkau dan terkoordinasi, para guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa harus dibebani persoalan logistik.

Komitmen DPRK terhadap Pendidikan

DPRK Boven Digoel menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mendorong realisasi usulan ini sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap kemajuan dunia pendidikan di daerah.

“Kami berharap Dinas Pendidikan bisa segera menindaklanjuti usulan ini dengan studi kelayakan dan perencanaan yang matang, agar pada saat pembahasan anggaran bisa langsung diakomodasi,” ujar Leleng.

Selain pengadaan kendaraan sungai, DPRK juga mendorong adanya program pendampingan dan pelatihan bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, guna meningkatkan motivasi kerja dan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Pendidikan Harus Menjangkau Semua Wilayah

Langkah DPRK ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang ingin mewujudkan pendidikan merata hingga ke pelosok negeri. Dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada daerah 3T, diharapkan tidak ada lagi anak-anak di wilayah pedalaman Papua yang kehilangan hak atas pendidikan hanya karena guru tidak bisa hadir ke sekolah.

“Jika kendaraan sungai ini bisa terwujud, maka kita sudah selangkah lebih dekat untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar bisa menjangkau seluruh anak negeri, dari kota hingga ke kampung terpencil,” tutup Leleng.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index