JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait penyederhanaan struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan. Langkah ini diambil untuk membuat struktur lebih ramping dan profesional guna meningkatkan efisiensi serta kepercayaan pasar terhadap BUMN perbankan.
"Penyederhanaan ini bertujuan agar struktur komisaris BUMN sektor perbankan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada profesionalisme," ujar Airlangga dalam keterangan persnya, Jumat 28 Maret 2025.
Upaya Penguatan BUMN Perbankan
Menurut Airlangga, langkah ini merupakan bagian dari reformasi struktural yang bertujuan untuk memperkuat manajemen di tubuh BUMN perbankan. Dengan struktur yang lebih sederhana, diharapkan kinerja perbankan milik negara dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa kepercayaan pasar terhadap perbankan BUMN sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Penyederhanaan struktur ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan pelaku pasar.
"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan perbankan BUMN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi perekonomian nasional," tambahnya.
Efisiensi dan Profesionalisme Jadi Prioritas
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah menempatkan para profesional di kursi komisaris agar mampu menghadirkan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, keputusan strategis yang diambil dapat lebih efektif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi di sektor perbankan telah menjadi perhatian utama pemerintah. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang terus mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan bank-bank milik negara.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi yang diambil akan membawa dampak positif terhadap sektor keuangan Indonesia," ungkap Airlangga.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Kebijakan penyederhanaan ini diperkirakan akan membawa berbagai manfaat bagi ekonomi nasional, di antaranya adalah meningkatnya kepercayaan investor, efisiensi pengelolaan perbankan BUMN, serta peningkatan daya saing sektor perbankan di Indonesia.
Para pengamat ekonomi juga menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing perbankan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
"Kita melihat bahwa dengan struktur yang lebih ramping dan profesional, perbankan BUMN akan lebih siap menghadapi tantangan global serta lebih responsif terhadap kebutuhan pasar," ujar seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Dengan reformasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap bahwa sektor perbankan BUMN dapat semakin solid dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
