JAKARTA - Upaya memperkuat layanan haji bagi jemaah Indonesia terus bergerak ke tahap yang lebih konkret. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi berupaya menambah kapasitas hunian di Tanah Suci dengan menjajaki pembangunan hotel baru.

 Langkah ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan jemaah yang terus meningkat sekaligus memastikan kenyamanan selama menjalankan ibadah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa BPI Danantara saat ini sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyediaan lahan pembangunan hotel khusus jemaah. 

Negosiasi tersebut dilakukan karena kompleks hotel yang telah dimiliki diperkirakan baru mampu menampung sekitar 50.000 jemaah.

"Danantara juga sedang bernegosiasi terkait dengan lahan untuk membangun hotel sendiri lagi. Karena kalau di Novotel, paling bisa menampung sekitar 50.000," kata Dahnil.

Kebutuhan Hunian Jemaah Terus Meningkat

Menurut Dahnil, langkah negosiasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kompleks haji Indonesia mampu menampung hingga sekitar 200.000 jemaah. 

Pemerintah bahkan merencanakan pembangunan fasilitas pendukung seperti pasar dan rumah sakit di kawasan tersebut agar kebutuhan jemaah dapat terpenuhi secara menyeluruh.

"Jadi di situ dibangun sarana hotel, rumah sakit, pasar dan macam-macam. Nah keinginan presiden seperti itu. Nah, inilah kekuatan diplomasi yang ditunjukkan oleh presiden dan pelan-pelan kita bisa mewujudkan itu," kata Dahnil.

Penambahan kapasitas hunian menjadi isu krusial karena jumlah jemaah haji Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Dengan peningkatan fasilitas yang terintegrasi, diharapkan pelayanan ibadah dapat berlangsung lebih tertata dan nyaman.

Akuisisi Hotel Dan Pengembangan Kawasan Haji

Pada tahap awal, Danantara telah membeli bangunan Hotel Novotel di kawasan Thakher, Mekkah, yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Akuisisi ini menjadi fondasi pengembangan kompleks haji Indonesia di Tanah Suci.

Proyek strategis tersebut mencakup pembelian hotel tiga menara dengan total 1.461 kamar serta lahan seluas lima hektar yang direncanakan untuk pembangunan 13 menara tambahan berikut sarana pendukung lainnya.

"Itu dibeli oleh Danantara. Dan insya Allah di bulan Januari-April kontraknya selesai," jelas Dahnil.

Pengembangan kawasan ini dirancang berkelanjutan mengikuti rencana pemerintah Arab Saudi yang menargetkan peningkatan kapasitas jemaah haji global hingga lima juta orang pada tahun 2030. Dengan kondisi tersebut, peluang tambahan kuota bagi Indonesia diperkirakan bisa meningkat antara 100 hingga 200 persen dari kuota normal.

Potensi Penambahan Kuota Dan Tantangan Tata Kelola

Saat ini, Indonesia memperoleh kuota haji terbesar dari Arab Saudi, yakni sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Dahnil menilai, peningkatan jumlah jemaah di masa depan harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola yang kuat. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, potensi kerugian maupun kekacauan layanan dapat terjadi.

"Memang ini akan terus berkembang, karena kalau jemaah yang akan berangkat di sana terus bertambah. Jadi coba Anda bayangkan kalau Presiden itu tidak mendorong spesialisasi keberadaan Kementerian Haji, itu akan menambah kompleksitas," ungkap Dahnil.

"Tambah lagi ke depan jemaah haji kita yang akan ditampung di sana bisa lebih dari 500.000, belum lagi jemaah umrah yang juga otomatis juga akan bertambah. Dan itu membutuhkan tata kelola yang baik plus dengan integritas yang juga baik. Kalau tidak, potensial loss-nya akan sangat besar di satu sisi, kemudian kesemrawutan-kesemrawutan juga akan terjadi," imbuh dia.

Diplomasi Infrastruktur Demi Pelayanan Jemaah

Negosiasi pembangunan hotel dan pengembangan kompleks haji mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada jumlah kuota, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung.

Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi menjadi kunci agar kebutuhan jemaah dapat diakomodasi secara optimal. 

Dengan kapasitas hunian yang lebih besar, fasilitas kesehatan yang memadai, serta dukungan layanan ekonomi di sekitar kompleks, pengalaman ibadah diharapkan menjadi lebih aman dan nyaman.

Langkah ini sekaligus menunjukkan transformasi pengelolaan haji menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Jika seluruh rencana berjalan sesuai tahapan, kompleks haji Indonesia di Tanah Suci berpotensi menjadi pusat layanan jemaah terbesar yang dimiliki negara di luar wilayahnya.

Ke depan, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada kesinambungan kerja sama bilateral, kesiapan investasi, serta tata kelola yang transparan. Dengan fondasi tersebut, peningkatan jumlah jemaah tidak lagi menjadi beban, melainkan peluang untuk menghadirkan pelayanan ibadah yang semakin berkualitas bagi umat Islam Indonesia.