Jakarta — Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar batu bara global, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengumumkan bahwa kontrak ekspor batu bara Indonesia wajib mengikuti Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan Kementerian ESDM, efektif mulai Maret 2025.

Dalam keterangan resminya yang dirilis pada Kamis, 27 Februari 2025, Yuliot menegaskan pentingnya pembaruan kontrak ekspor tersebut. "Ya, kontrak harus diperbarui. Harus menggunakan HBA karena terkait dengan penerimaan negara," ungkap Yuliot. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor batu bara tetap optimal dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, Jumat, 28 Februari 2025.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan pandangannya yang mendukung kebijakan ini. Menurut Bahlil, penggunaan HBA sebagai acuan harga ekspor adalah langkah menuju independensi penentuan harga di pasar global yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. "Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya jadi rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global," tegas Bahlil dalam rilis resmi pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Indonesia tidak lagi bergantung pada penentuan harga oleh pihak asing seperti Indonesia Coal Index (ICI) yang mungkin tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi pasar dalam negeri dan potensi sumber daya Indonesia. Melalui HBA, pemerintah berharap dapat mengontrol lebih baik penjualan dan strategi harga batu bara, sehingga bisa mendapatkan keuntungan optimal dari ekspor.

Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Februari 2025, HBA ini tidak hanya akan membantu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan kestabilan dan keberlanjutan sektor energi Indonesia.

Implementasi HBA ini disambut beragam oleh para pelaku industri. Beberapa pelaku usaha menilai bahwa perubahan harga acuan ini dapat membawa keuntungan jangka panjang mengingat HBA akan mencerminkan harga pasar global yang lebih baik. Namun demikian, ada pula kekhawatiran terkait dengan proses penyesuaian yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan batu bara dalam negeri.

Untuk menjamin kelancaran transisi, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan kepada perusahaan melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan HBA. "Kita memahami bahwa perubahan ini membutuhkan adaptasi, dan pemerintah siap membantu memastikan keberhasilan transisi ini," tambah Bahlil.

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam negara secara berkelanjutan dan berkeadilan, dengan memaksimalkan keuntungan ekonomis sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi bangsa. Dengan kebijakan baru ini, Indonesia diharapkan akan mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen batu bara terkemuka di dunia, yang menawarkan harga yang kompetitif dan berwibawa di pasar internasional.