JAKARTA - Provinsi Jawa Barat mencatat sejarah baru dalam layanan akses keadilan bagi masyarakat setelah berhasil membentuk 5.957 pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.
Pencapaian ini tidak hanya memecahkan rekor nasional versi Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI), tetapi juga menandai komitmen pemerintah provinsi untuk mendekatkan layanan hukum hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Peresmian posbankum tersebut dilakukan di Sabuga, Bandung, Kamis, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa upaya besar ini bertujuan agar warga desa dan kelurahan tidak lagi kesulitan saat menghadapi masalah hukum.
“100 persen posbankum di Jabar (siap) dalam waktu satu minggu karena yang tidak bikin saya ancam, bantuan gubernurnya enggak turun,” kata Dedi dengan gaya lugasnya.
Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, khususnya Sekda dan Biro Hukum, yang berhasil mengoordinasi percepatan pembentukan posbankum.
Posbankum Jadi Jalan Keluar Warga Desa Hadapi Persoalan Hukum
Sebelum adanya posbankum di desa/kelurahan, Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa ia sudah lebih dulu berinisiatif mengerahkan 200 pengacara yang disebar ke berbagai wilayah di Jawa Barat.
Para pengacara ini mendampingi masyarakat yang kesulitan, mulai dari kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga dugaan malapraktik rumah sakit.
“Ada pegawai Pos yang hari ini mendapatkan kompensasi Rp500 juta karena di-PHK sepihak. Ada (korban) malapraktik rumah sakit, yang mendapat Rp500 juta sebagai pengganti,” ujar Dedi memberi contoh keberhasilan pendampingan hukum.
Dengan terbentuknya hampir enam ribu posbankum, ia berharap akses bantuan hukum kini semakin dekat dan bisa dinikmati masyarakat secara cepat, mudah, dan tanpa biaya mahal.
“Pos bantuan hukum di desa/kelurahan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan bantuan ketika menghadapi masalah hukum,” katanya menegaskan.
Rekor MURI dan Kebanggaan Jawa Barat
Pencapaian Jawa Barat ini diakui oleh MURI sebagai provinsi dengan pusat bantuan hukum terbanyak di Indonesia. Rekor ini menjadi kebanggaan tersendiri, bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat Jawa Barat yang kini lebih terlindungi hak-haknya di mata hukum.
Langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi dianggap sebagai terobosan besar, mengingat masih banyak warga di pedesaan yang selama ini enggan atau tidak mampu mengakses layanan hukum karena berbagai keterbatasan, baik finansial maupun jarak.
Aturan Baru: Budaya Desa dan Lembaga Adat
Tak berhenti sampai di sana, Gubernur Dedi juga menyiapkan aturan baru yang akan semakin memperkuat penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa.
Ia menyebut bahwa pekan depan Pemprov Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa, yang di dalamnya terdapat klausul khusus mengenai pembentukan lembaga adat desa.
“Nanti hari Senin saya mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa, yang di dalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur dibentuknya lembaga adat desa untuk menyelesaikan konflik, perselisihan di tingkat desa,” jelasnya.
Dengan adanya lembaga adat, masyarakat desa nantinya tidak hanya bergantung pada jalur hukum formal, tetapi juga dapat menyelesaikan konflik sosial dan perselisihan melalui kearifan lokal.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Program posbankum ini diharapkan memberi dampak nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan hukum. Warga desa yang selama ini takut atau tidak mampu membayar pengacara kini bisa mendapatkan pendampingan secara langsung dari posbankum di wilayah mereka.
Selain itu, kehadiran posbankum diprediksi dapat menekan potensi konflik sosial di desa karena setiap masalah bisa lebih cepat ditangani melalui jalur hukum yang jelas.
Dengan dukungan lembaga adat di masa depan, sistem penyelesaian masalah di desa akan semakin kuat, terintegrasi, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
Transformasi Akses Keadilan di Tingkat Desa
Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang berhasil membangun sistem bantuan hukum hingga ke unit terkecil pemerintahan desa/kelurahan dalam jumlah masif. Model ini berpotensi menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mencontoh langkah serupa.
Bagi Dedi Mulyadi, membangun ribuan posbankum dalam waktu singkat bukan hanya soal pencapaian administratif, melainkan sebuah langkah nyata memastikan “hukum berpihak pada rakyat kecil”.
Ke depan, dengan adanya peraturan gubernur tentang budaya desa serta pembentukan lembaga adat, layanan bantuan hukum di Jawa Barat akan semakin kokoh dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
