JAKARTA — Permasalahan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kondisi jalan yang belum merata kualitasnya, baik di wilayah selatan maupun utara, dinilai menghambat sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan pertanian yang tengah digalakkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Freddy Fitriadi.
Freddy yang juga duduk di Komisi III DPRD Cianjur menyebutkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan merupakan isu krusial yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, jalan yang memadai harus menjadi sistem penunjang utama atau supporting system bagi keberhasilan program prioritas pemerintah daerah.
“Ini menjadi krusial, karena infrastruktur jalan harus jadi supporting system yang sustainable terhadap sektor-sektor unggulan dari program pemerintah daerah Kabupaten Cianjur terutama sektor pariwisata dan pertanian,” kata Freddy kepada Cianjur Ekspres.
Infrastruktur Jalan Jadi Fokus DPRD
Masalah jalan rusak dan tidak layak di Kabupaten Cianjur tidak hanya terjadi di wilayah selatan, tetapi juga di bagian utara. Menurut Freddy, pemerataan pembangunan jalan di seluruh wilayah Cianjur harus menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai mitra kerja dari Komisi III DPRD.
Dengan perannya sebagai wakil rakyat, Freddy menyatakan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. DPRD, khususnya Komisi III, menurutnya tidak akan tinggal diam melihat masih banyaknya jalan yang belum memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat.
“Kami di dewan yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan, mendorong semua mitra kerja Komisi III terutama Dinas PUTR yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur khususnya jalan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya membuat perencanaan dan pengawasan yang matang,” ujarnya.
Tantangan Luas Wilayah dan Keterbatasan Anggaran
Freddy menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah luas wilayah yang mencapai 3.501,48 kilometer persegi. Secara teori, wilayah ideal yang harus ditopang oleh jaringan jalan berkualitas berkisar antara 10 hingga 20 persen dari luas keseluruhan, tergantung pada tingkat kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kondisi geografis.
Dengan asumsi 20 persen dari total wilayah, maka infrastruktur jalan di Cianjur seharusnya mencakup sekitar 700 kilometer persegi. Namun, anggaran pemerintah daerah dinilai tidak akan mencukupi untuk membangun dan memelihara jaringan jalan seluas itu secara mandiri.
“Untuk membuatnya, memelihara dan memperbaiki jalan seluas itu dari sisi anggaran pemda tentu tidak akan cukup. Jadi harus dibantu oleh pemerintah pusat dan provinsi karena ada program kegiatan pengembangan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi di daerah sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama diantaranya,” jelas Freddy.
Evaluasi dan Apresiasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan
Meski masih banyak tantangan, Freddy mengapresiasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Ia menilai, proyek-proyek tersebut umumnya sudah dijalankan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa serta berdasarkan regulasi yang berlaku.
Namun demikian, ia menyoroti hasil akhir dari proyek-proyek jalan tersebut yang dinilai belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Masih banyak ditemukan jalan dengan kualitas buruk yang dikeluhkan warga di berbagai kecamatan.
“Namun kenapa pelaksanaan pembangunan atau perbaikan jalan, hasilnya masih belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, juga masih banyak jalan yang kualitasnya belum baik?” tanya Freddy.
Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk legislatif, untuk lebih aktif dalam mengawasi proyek-proyek pembangunan jalan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir perlu dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.
Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD
Freddy menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap tahapan pembangunan infrastruktur jalan di Cianjur. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara detail dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
“Jadi kami sebagai dewan punya fungsi pengawasan, secara kualitas dan juga pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD juga akan mengawasi secara ketat proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek jalan dilaksanakan sesuai dengan standar teknis, kualitas, dan waktu yang telah ditentukan.
“DPRD juga perlu mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan,” tambah Freddy.
Seruan untuk Kolaborasi Antar Pemerintah
Freddy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam pengembangan infrastruktur di Cianjur. Dengan banyaknya program pembangunan jalan yang merupakan kewenangan lintas pemerintah, dibutuhkan sinergi yang kuat agar pembangunan tidak berjalan parsial atau tumpang tindih.
“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik dan sesuai regulasi, maka pembangunan infrastruktur jalan di Cianjur dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Freddy.
Masalah infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur memang bukan perkara baru, namun tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Peran aktif legislatif, seperti yang ditunjukkan oleh Freddy Fitriadi dan Komisi III DPRD Cianjur, menjadi krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, pengawasan ketat dari DPRD, serta perencanaan matang dari OPD teknis seperti PUTR dan Disperkim diharapkan menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas jalan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.
