Jakarta — Wali Kota Depok, Dr. H. Supian Suri, mengajak lembaga perbankan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok untuk berkolaborasi dalam upaya memperkuat permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota tersebut. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah agar para pelaku usaha kecil tidak terjerat oleh pinjaman online (pinjol) yang kerap menjadi beban, Jumat, 7 Maret 2025.
Hal ini diungkapkan oleh Supian Suri dalam kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok yang berlangsung di Gedung Balaikop Depok, Sukmajaya. Dalam sambutannya, Supian Suri menegaskan komitmennya untuk menghindarkan koperasi dan UMKM di Depok dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. "Saya ingin koperasi dan UMKM di Depok kaya-kaya, untuk itu saya meminta lembaga perbankan termasuk Baznas Kota Depok ikut membantu permodalan usaha agar bisa naik kelas dan hidupnya tidak terjerat pinjol," ujar Supian.
Supian menambahkan bahwa masalah pinjam-meminjam bukan hanya berdampak pada koperasi dan UMKM, namun juga menjalar ke kehidupan keluarga para pengelolanya. Oleh karena itu, ia mengharapkan perubahan signifikan dalam dunia usaha koperasi dan UMKM di daerahnya. "Saya inginkan kehidupan usaha koperasi dan UMKM ada perubahan yang lebih naik lagi," tambahnya.
Tempat Usaha Layak untuk Koperasi dan UMKM
Selain permodalan, Supian Suri juga menyoroti pentingnya keberadaan tempat usaha yang layak dan permanen bagi koperasi dan UMKM, agar tidak hanya bergantung pada acara atau pasar musiman. Pemerintah Kota Depok berencana menyediakan lahan kosong dari fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) untuk para pelaku usaha ini. Salah satu contohnya adalah di halaman kantor Kecamatan Sukmajaya yang memiliki lahan luas.
"Kami akan upayakan lahan kosong di fasos dan fasum Pemkot untuk digunakan sebagai tempat usaha koperasi dan UMKM," kata Supian Suri.
Verifikasi Data untuk Penguatan Koperasi dan UMKM
Supian Suri turut menginstruksikan DKUM Depok untuk segera mendata dan memverifikasi keberadaan koperasi dan UMKM di kota tersebut. "Saya minta DKUP segera mendata jumlah koperasi dan UMKM agar kita punya data yang akurat," tegasnya.
Kepala DKUP Depok, Mohamad Thamrin, memaparkan meskipun di Depok tercatat ribuan koperasi dan puluhan ribu UMKM, setelah dilakukan verifikasi, saat ini hanya sekitar 200 koperasi yang terdaftar, dan 60 ribu pelaku usaha UMKM.
Namun, Thamrin menyebut tidak semua UMKM yang mengajukan proposal adalah sesuai jumlah tersebut. "Banyak lembaga usaha skala besar seperti distributor yang ingin menjalin kemitraan dengan koperasi dan UMKM Depok,” jelas Thamrin. “Namun, kami belum berani mempertemukan mereka karena kami ingin memastikan koperasi dan UMKM yang kami ajak bekerja sama sudah memenuhi kelengkapan perizinan dan kelangsungan usaha," ungkapnya.
Baznas Depok Dukung Pengembangan UMKM
Ketua Baznas Kota Depok, Endang Ahmad Yani, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Wali Kota Supian Suri ini. Baznas Depok diketahui telah menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya guna membantu sekitar 2000 koperasi dan UMKM di wilayahnya.
"Baznas Depok terus mendukung upaya pemerintah kota dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Setiap tahun kami memberikan bantuan dana untuk membantu permodalan dan pengembangan usaha mereka," ujar Endang Ahmad Yani sebelum meninggalkan acara.
Dengan adanya sinergi antara perbankan, Baznas, dan Pemkot Depok, Wali Kota Supian optimis koperasi dan UMKM di Depok dapat tumbuh pesat tanpa terjerat dalam jebakan pinjol yang merugikan. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha dan menciptakan ekonomi yang lebih kuat di Kota Depok.