Jakarta – Dalam upaya meningkatkan potensi energi terbarukan di Indonesia, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantor Kementerian PU pada hari Senin, 3 Maret. Pertemuan ini membahas Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di bendungan-bendungan eksisting, dengan tujuan memaksimalkan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun, Selasa, 4 Maret 2025.
Wamen PU, Diana Kusumastuti, menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan bendungan, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga sebagai sumber energi listrik yang signifikan. “Kami ingin bendungan berperan dalam mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita. Untuk itu, berbagai langkah perlu dilakukan agar pemanfaatan bendungan lebih maksimal. Saya berharap pertemuan ini dapat mempercepat upaya tersebut,” ujar Diana dalam pertemuan tersebut.
Di tengah diskusi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga bendungan yang sedang dalam proses KPBU, yaitu Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. “Ketiga bendungan ini sangat potensial untuk mendukung ketahanan energi kita. Bendungan Tiga Dihaji berpotensi menghasilkan listrik sebesar 40 MW, sementara Bintang Bano dan Leuwikeris masing-masing berpotensi menghasilkan 6,3 MW dan 7,4 MW,” kata Rachman.
Dari data yang tersedia, ada 61 bendungan yang dibangun antara 2015 hingga 2024, dengan 43 di antaranya memiliki potensi untuk PLTA. Sebanyak 35 bendungan telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan kapasitas potensial sebesar 250,51 MW. Delapan lainnya masih dalam tahap kajian dengan potensi listrik sebesar 7,65 MW.
Pemerintah telah menetapkan 10 bendungan prioritaskan untuk KPBU PLTA, di antaranya Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Way Apu di Maluku, dan Bendungan Cipanas di Jawa Barat. “Bendungan prioritas ini dipilih karena potensi tinggi untuk menjadi sumber tenaga listrik yang efisien,” tambah Rachman.
Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU. Menurutnya, “Jika skema KPBU dapat menggabungkan pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu paket, prosesnya akan lebih efisien. Dengan skema satu paket baik untuk irigasi, air baku, maupun PLTA, perencanaan ekonomi bisa lebih matang sejak awal. Ketika ditawarkan dalam skema KPBU, nilai keekonomiannya bagi pelaku usaha juga menjadi lebih menarik."
Selain manfaat energi, skema KPBU PLTA ini juga menjadi landasan dalam mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik. Melalui kerjasama ini, diharapkan bantuan sektor publik dan swasta dapat mempercepat realisasi swasembada energi di Indonesia.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Harya Muldianto, serta Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati.
Dengan kemitraan yang solid antara pemerintah dan badan usaha, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menuju swasembada energi yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah secara lebih berkelanjutan. Usaha ini sekaligus mendukung tujuan nasional untuk mencapai ekonomi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.