Jakarta - Industri keramik Indonesia semakin optimis menyongsong masa depan yang cerah. Ini setelah pemerintah resmi memperpanjang aturan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang sempat tertahan. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri keramik nasional dan mendorong Indonesia menuju swasembada keramik, Senin, 3 Maret 2025.
Kepastian perpanjangan HGBT ini tertera dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76K/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Kebijakan ini berlaku untuk tujuh sektor industri termasuk keramik dan berlaku selama lima tahun ke depan. Selain keramik, sektor lain yang diuntungkan di antaranya pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengekspresikan optimismenya terhadap kebijakan ini. "Selanjutnya tugas Asaki adalah memberikan kontribusi kepada negara melalui investasi baru yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja baru," ujar Edy Suyanto di Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.
Menurut Edy, penerapan HGBT periode 2020-2024 telah berhasil mendorong peningkatan daya saing dan utilitas industri keramik nasional hingga memasuki zona ekspansi. Dalam periode tersebut, Asaki mencatat penambahan kapasitas produksi ubin keramik baru sebesar 90 juta meter persegi. Selain itu, terdapat investasi dari dua pabrik sanitary/kloset melalui penanaman modal asing (PMA) dengan total keseluruhan mencapai Rp20-23 triliun, serta penyerapan 15.000 tenaga kerja.
Meskipun terdapat kenaikan HGBT dari US$ 6,5 per million British thermal unit (MMBTU) menjadi US$ 7 per MMBTU, Asaki menyatakan tidak keberatan. Namun, Edy menekankan pentingnya implementasi kebijakan ini dengan pasokan gas sesuai regulasi. "Jangan sampai kenaikan harga gas disertai kebijakan PGN untuk periode Januari - Maret 2025 dengan pembatasan 45-50 persen yang dikenakan surcharge US$ 16,77 per MMBTU. Jika demikian, tujuan utama perpanjangan HGBT untuk peningkatan daya saing industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan terwujud," jelas Edy.
Edy juga menggarisbawahi bahwa Keputusan Menteri ESDM No. 76K/2025 akan memberikan dampak positif yang besar. Asaki berencana melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sempat tertahan dengan menambah kapasitas ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi. Total investasi untuk ekspansi ini diperkirakan mencapai Rp4 triliun dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru. Targetnya adalah penyelesaian pada semester kedua tahun 2026.
Menghadapi optimisme ini, Asaki yakin bahwa industri keramik nasional dapat menjadi tuan rumah yang baik. Pencapaian swasembada keramik diharapkan terwujud pada pertengahan tahun 2026. Total ekspansi kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi yang dimulai sejak 2020-2026 akan meningkatkan kapasitas terpasang keramik menjadi 670 juta meter persegi. "Angka tersebut sangat mumpuni untuk mensubstitusi angka impor keramik yang berkisar antara 70 hingga 80 juta meter persegi per tahun," tambah Edy.
Sebelumnya, Kementerian ESDM meluncurkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Skema ini membedakan gas untuk bahan bakar dan gas untuk bahan baku guna memperkuat daya saing industri. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, "Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU."
Skema baru HGBT ini diberikan kepada tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Industri yang mendapatkan manfaat ini meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Dengan kebijakan ini, industri keramik nasional diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian negeri. Kedepannya, investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini diharapkan dapat meningkat, seiring dengan tercapainya swasembada keramik yang menjadi target bersama.