JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait protes dari sejumlah kepala daerah mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menekankan bahwa pemotongan anggaran bukan berarti pengurangan nyata bagi daerah, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mekanisme ini, program-program untuk daerah justru meningkat signifikan, meski alokasi transfer terlihat turun.
Alasan Pemotongan Transfer ke Daerah
Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan TKD sebelumnya dilakukan karena adanya isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu. “Banyak penyelewengan, artinya tidak semua uang yang dipakai dipakai dengan betul, sehingga pusat ingin mengoptimalkan,” ujar Purbaya.
Hal ini menjadi salah satu alasan kepala daerah merasa protes, karena mereka merasa gerak anggaran terbatas. Pertemuan dengan perwakilan pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan beberapa Bupati, menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap pemotongan.
Purbaya menegaskan, meskipun ada pengurangan nominal transfer, tujuan utama adalah mendorong kinerja anggaran yang lebih transparan dan terkontrol. Dengan pendekatan ini, dana yang ada bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk berbagai program pembangunan.
Kinerja Anggaran dan Program Daerah
Meski alokasi transfer terlihat turun Rp200 triliun, total program untuk daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Purbaya menekankan bahwa angka ini menunjukkan uang di daerah bertambah, dan lebih banyak digunakan untuk program-program yang bermanfaat.
Dengan kata lain, pemotongan nominal transfer tidak menurunkan kemampuan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Mekanisme ini juga bertujuan menyeimbangkan distribusi anggaran agar setiap rupiah yang digunakan memberikan hasil maksimal.
Kepala daerah diharapkan dapat memperbaiki cara menyerap anggaran dengan lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah pusat memantau efektivitas penggunaan dana tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Strategi Penambahan Transfer Tahun 2026
Untuk tahun anggaran 2026, Purbaya menyebutkan bahwa APBN yang semula dipotong telah ditambah lagi sebesar Rp43 triliun. Menkeu menjelaskan, apabila ekonomi nasional membaik dan penerimaan pajak meningkat, transfer ke daerah akan kembali ditambah.
Namun, hal ini disertai syarat agar kepala daerah memperbaiki cara mereka menyerap anggaran secara bersih dan efektif. Purbaya juga memberi sinyal, jika kinerja triwulan I dan II tahun depan membaik, sebagian dana akan segera ditransfer ke daerah.
Dengan strategi ini, pemerintah pusat ingin memastikan penggunaan anggaran yang lebih transparan, sekaligus memberikan insentif bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana.
Harapan Efisiensi dan Transparansi Daerah
Purbaya menekankan pentingnya kepala daerah belajar memperbaiki penyerapannya agar pemanfaatan dana berjalan optimal. Ia menyatakan, daerah yang mampu menunjukkan pengelolaan anggaran baik berpeluang mendapatkan tambahan transfer lebih cepat.
Pendekatan ini diharapkan menumbuhkan budaya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di seluruh pemerintah daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari transfer dana digunakan secara tepat sasaran.
Efektivitas penggunaan anggaran menjadi prioritas utama agar manfaat bagi masyarakat meningkat. Purbaya menegaskan, pemotongan nominal transfer tidak berarti pengurangan kesejahteraan daerah, melainkan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja anggaran dan pembangunan.