JAKARTA — Kondisi kendaraan angkutan sampah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kian memprihatinkan. Minimnya jumlah armada dan buruknya kondisi kendaraan yang tersedia membuat pengelolaan sampah terganggu. Sejumlah kendaraan tidak layak pakai tetap dipaksakan beroperasi, menyebabkan tumpukan sampah di berbagai titik, termasuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kediri.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan pengangkut sampah rusak parah. Di TPS Kediri misalnya, salah satu truk pengangkut tidak bisa beroperasi karena mengalami kerusakan mesin dan ban pecah. Kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa penanganan yang memadai.
“Ini tidak layak,” ujar seorang petugas TPS Kediri dengan nada prihatin, merujuk pada kondisi bak truk yang berkarat, jebol, dan tak terawat.
Kerusakan tersebut tidak hanya pada satu unit. Beberapa kendaraan lain yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok juga mengalami kerusakan serupa. Ban yang nyaris botak, kerangka kendaraan berkarat, serta mesin yang kerap mogok menjadi gambaran umum dari kondisi armada saat ini.
Kendaraan yang tidak layak tersebut tetap digunakan karena tidak ada alternatif lain. Akibatnya, proses pengangkutan sampah menjadi lambat dan tidak efisien. Di TPS Kediri, tumpukan sampah mulai meluber hingga ke badan jalan. Sampah rumah tangga yang tak tertampung menimbulkan bau menyengat yang mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut.
Situasi semakin diperparah dengan lokasi TPS Kediri yang berada di dekat jalan nasional dan lingkungan pondok pesantren. Banyak warga dan tokoh masyarakat setempat, termasuk Pemerintah Desa Kediri, telah mengusulkan pemindahan lokasi TPS ke tempat yang lebih representatif dan jauh dari pemukiman.
“TPS ini sudah lama dikeluhkan karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga dan juga mengganggu aktivitas pondok pesantren,” ungkap seorang tokoh masyarakat Kediri yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mendapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat. Pelaksana Tugas Kepala DLH Lobar, H. L. Najamudin, mengakui bahwa permasalahan armada dan penanganan sampah di TPS Kediri menjadi atensi serius dari pihaknya.
“Segera kami tindaklanjuti,” ujarnya saat dikonfirmasi.
“Itu menjadi perhatian kami,” imbuh Najamudin, menegaskan komitmen DLH untuk segera mengatasi persoalan tersebut.
Data dari TPA Kebon Kongok menyebutkan bahwa Pemkab Lombok Barat memiliki sebanyak 18 truk pengangkut sampah. Jika masing-masing truk melakukan dua kali rit dalam sehari, maka total pengangkutan hanya mencapai sekitar 54 rit per hari. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan volume sampah harian dari berbagai kecamatan di Lombok Barat yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Sebagai perbandingan, armada milik Kota Mataram yang juga membuang sampah ke TPA Kebon Kongok mencapai 47 unit. Artinya, dari segi jumlah armada, Lombok Barat jauh tertinggal. Ketimpangan ini menjadi salah satu alasan mengapa pengelolaan sampah di Lobar kerap menimbulkan masalah.
Minimnya anggaran perawatan dan pengadaan kendaraan baru menjadi kendala utama. Beberapa kendaraan yang saat ini masih dioperasikan sebenarnya sudah melewati usia layak pakai. Tanpa perawatan berkala, kerusakan akan terus terjadi dan semakin membebani operasional pengangkutan.
Pengamat lingkungan dari Universitas Mataram, Dr. Rachmat Hidayat, menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen pengelolaan sampah dan perencanaan anggaran.
“Jika kendaraan rusak dan tidak ada upaya pengadaan baru atau peremajaan, maka sistem pengangkutan akan terganggu. Ini bisa menyebabkan krisis sampah di tingkat daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah seharusnya menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama, terutama di kawasan padat penduduk dan titik-titik strategis seperti pasar, sekolah, serta fasilitas publik lainnya.
Sementara itu, warga di sekitar TPS Kediri berharap adanya solusi cepat dari pemerintah daerah. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, terutama pada musim kemarau saat bau sampah semakin menyengat.
“Kami sudah sering mengeluh, tapi belum ada perubahan. Sekarang sampah sudah sampai ke jalan, kendaraan lewat pun harus pelan-pelan karena bau dan sampah berserakan,” keluh M. Fikri, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari TPS Kediri.
Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah memperbaiki kendaraan rusak, menyediakan truk pengangkut cadangan, dan menambah ritasi harian ke TPA. Dalam jangka panjang, peremajaan armada, penambahan jumlah kendaraan, serta pemindahan TPS ke lokasi yang lebih layak perlu segera direalisasikan.
DPRD Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran tambahan untuk sektor kebersihan dalam APBD Perubahan 2025. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa persoalan pengangkutan sampah tidak menjadi bom waktu bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini akan terus memburuk dan berdampak luas. Penanganan sampah yang tidak optimal bukan hanya mencoreng citra daerah, tetapi juga dapat menimbulkan krisis lingkungan yang serius. Kinerja pemerintah daerah dalam merespons masalah ini kini tengah dinantikan oleh masyarakat Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Kediri yang paling terdampak.
Dengan perhatian dan tindakan cepat dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan kendaraan angkutan sampah di Lombok Barat dapat diperbaiki, sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dan pelayanan publik berjalan dengan lebih optimal.