JAKARTA – Di tengah kebijakan pemerintah yang menunda sejumlah proyek infrastruktur baru, megaproyek pembangunan jalan tol Demak-Tuban sepanjang 247 kilometer tetap dipastikan berjalan. Tol yang menjadi bagian dari jaringan Trans Jawa ini akan menghubungkan wilayah pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta melintasi puluhan desa di lima kabupaten. Proyek strategis ini ditargetkan rampung dalam beberapa tahun mendatang meski belum diumumkan jadwal pasti penyelesaiannya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan mengalihkan fokus pembangunan ke sektor ketahanan pangan dan melakukan penghematan anggaran negara. Langkah ini menuai sorotan publik, mengingat banyak proyek infrastruktur strategis nasional yang sedang berjalan atau baru akan dimulai.
Namun, megaproyek tol Demak-Tuban tampaknya akan tetap diprioritaskan mengingat urgensinya dalam menunjang konektivitas wilayah serta dampak ekonominya yang luas.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR dan mendapatkan konfirmasi bahwa pembangunan tol ini tetap dilanjutkan,” ujar Zaenal Arifin, Ketua Komisi C DPRD Kudus, dalam keterangannya.
Dampak Penundaan Proyek Baru Terhadap Infrastruktur Nasional
Sejak dilantik, Presiden Prabowo telah menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran negara dan menyatakan bahwa sejumlah proyek baru akan dievaluasi. Kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pembangunan infrastruktur yang digenjot selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintahan Jokowi berhasil menambah lebih dari 2.000 kilometer jaringan jalan tol di seluruh Indonesia, sebuah pencapaian besar yang mempercepat distribusi logistik, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mengurangi biaya transportasi nasional.
Meski begitu, pengalihan fokus pembangunan Prabowo ke sektor pangan dan energi nasional bukan berarti proyek strategis seperti tol Demak-Tuban akan dihentikan. Proyek ini sudah dalam tahap perencanaan lanjut dan telah dibahas oleh berbagai pihak, termasuk DPRD di daerah terdampak.
Rute Tol Demak hingga Tuban dan Kabupaten yang Dilintasi
Tol Demak hingga Tuban dirancang membentang sepanjang 247 kilometer, menghubungkan lima kabupaten utama yang ada di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu:
-Kabupaten Demak (19,5 km)
-Kabupaten Kudus (15,8 km)
-Kabupaten Pati (34,69 km)
-Kabupaten Rembang (48,1 km)
-Kabupaten Tuban (53,8 km)
Dari data sementara, Tuban akan menjadi wilayah dengan lintasan tol terpanjang, yang menunjukkan peran sentralnya dalam integrasi jalan tol ini sebagai penghubung Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Proyek ini akan memperkuat konektivitas kawasan utara Jawa, mendukung arus logistik dari pelabuhan ke kawasan industri, serta mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi masalah utama di jalur pantura.
“Kami meminta ada exit tol di wilayah Kudus agar daerah kami juga mendapat manfaat maksimal dari proyek ini,” tambah Zaenal Arifin, menegaskan pentingnya akses lokal dalam proyek nasional.
Peluang Ekonomi dan Konektivitas Regional
Tol Demak hingga Tuban bukan sekadar proyek transportasi, tetapi juga sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilalui. Dengan konektivitas yang lebih baik, investasi di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata diperkirakan akan meningkat, terutama di daerah yang sebelumnya kurang terjangkau.
Jalur ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk kemacetan lalu lintas di jalur pantura, sekaligus mendukung mobilitas barang dan jasa antarprovinsi.
Pemerintah daerah pun menyambut baik proyek ini, termasuk DPRD Kudus yang aktif mendorong pembangunan infrastruktur penunjang. Mereka meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan lokal, termasuk pembangunan gerbang tol (exit toll) yang langsung mengarah ke pusat-pusat ekonomi di daerah.
Keterlibatan Masyarakat dan Penataan Wilayah
Meski proyek ini membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada, terutama soal penataan wilayah, pembebasan lahan, dan dampak sosial ekonomi terhadap warga yang tinggal di sepanjang jalur tol.
Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa proses pembebasan lahan berjalan adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi dan pemberdayaan masyarakat terdampak. Selain itu, adanya jalur tol ini akan berdampak pada perubahan tata ruang, sehingga pemda harus segera melakukan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) agar pembangunan berjalan sinergis.
Penegasan Komitmen Pusat dan Daerah
Meskipun keputusan Prabowo untuk menunda proyek baru sempat menimbulkan kekhawatiran, pernyataan dari Kementerian PUPR dan DPRD Kudus menegaskan bahwa megaproyek seperti Tol Demak-Tuban tetap dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek-proyek yang sudah dalam tahap perencanaan lanjut atau konstruksi tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, megaproyek ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi transportasi, tapi juga pendorong pembangunan wilayah secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan usulan dan kebutuhan daerah sepanjang jalur tol, karena konektivitas saja tidak cukup tanpa manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Zaenal Arifin.
Megaproyek Tol Demak-Tuban sepanjang 247 kilometer menjadi simbol kesinambungan pembangunan infrastruktur nasional di era pemerintahan baru. Meski ada penundaan beberapa proyek baru, proyek ini tetap menjadi prioritas strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan lintasan yang melintasi lima kabupaten dan puluhan desa, proyek ini diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat, asalkan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan partisipasi publik. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat kini diharapkan dapat bekerja sama menyukseskan salah satu proyek tol terpanjang di Pulau Jawa ini.